KENDARI – Sulawesitoday
Malam Penganugerahan Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Claro Kendari menghadirkan kontras yang sulit diabaikan.
Saat sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan bersorak merayakan keberhasilan mereka meraih penghargaan dan Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat, Kabupaten Soppeng justru harus pulang tanpa membawa satu pun prestasi yang dapat dibanggakan.
Dalam ajang yang mempertemukan para kepala daerah se-Sulawesi tersebut, sejumlah daerah tetangga tampil menonjol. Kabupaten Wajo, Sidrap, dan beberapa daerah lainnya berhasil menyabet penghargaan berkat inovasi tata kelola pemerintahan, kreativitas pembiayaan pembangunan (creative financing), serta kemampuan meningkatkan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Penghargaan yang mereka raih bukan sekadar simbol prestise. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pintu masuk bagi kucuran Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan daerah, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun pemandangan berbeda justru dialami Kabupaten Soppeng.
Perjalanan panjang delegasi dari Bumi Latemmamala menuju Kendari berakhir tanpa hasil. Tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan nasional, dan yang paling disayangkan, tidak ada tambahan insentif fiskal yang berhasil diamankan.
Istilah "pulang dengan dompet kosong" pun menjadi sindiran yang ramai diperbincangkan. Sebuah metafora yang menggambarkan kegagalan daerah dalam memanfaatkan momentum untuk memperoleh apresiasi sekaligus dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai arah pembangunan dan inovasi birokrasi di Kabupaten Soppeng. Di saat daerah lain berlomba menciptakan terobosan dan menghadirkan program-program inovatif yang mendapat perhatian nasional, Soppeng justru terlihat kehilangan daya saing.
Sejumlah pengamat menilai minimnya prestasi yang berhasil menembus level nasional merupakan sinyal bahwa akselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah di Soppeng perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar gengsi daerah.
Lebih jauh dari itu, hilangnya peluang memperoleh Dana Insentif Fiskal berarti hilangnya kesempatan menghadirkan tambahan anggaran untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi APBD yang terbatas, setiap peluang dukungan dari pemerintah pusat seharusnya menjadi prioritas yang diperjuangkan secara maksimal.
"Ketika daerah lain mampu menghadirkan inovasi yang diakui hingga membawa pulang insentif fiskal, Soppeng justru gagal memanfaatkan peluang tersebut. Ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran birokrasi daerah," ujar seorang analis kebijakan publik.
Pulang tanpa penghargaan dari Kendari harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar dianggap sebagai hasil biasa. Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu membedah secara terbuka indikator dan instrumen penilaian yang belum mampu dipenuhi, lalu menyusun langkah perbaikan yang terukur.
Publik kini menunggu jawaban, bukan sekadar penjelasan.
Tanpa lompatan inovasi, reformasi birokrasi yang nyata, dan keberanian keluar dari zona nyaman, bukan tidak mungkin Soppeng akan semakin tertinggal dari daerah-daerah tetangganya yang bergerak lebih cepat dan lebih progresif.
Kendari telah memberikan pesan yang sangat jelas: penghargaan dan insentif hanya datang kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja, inovasi, dan hasil nyata. Pertanyaannya sekarang, kapan Soppeng mulai mengejar ketertinggalan itu?
0 Komentar